Jamaluddin, Jamaluddin (2008) Hukum Sebagai Suatu Keputusan Politik. Media Syari'ah, IX (18). p. 127. ISSN 1411-2353
|
Image
WhatsApp Image 2019-08-18 at 00.44.06.jpeg Download (66kB) | Preview |
Abstract
Penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu, diperlukan kesungguhan semua pihak. Di samping itu pla harus melibatkan hukum agama dan hukum adat. Pembaharuan hukum warisan kolonial , hukum nasional yang diskriminatif dan hukum yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi melalui program legilasi. Hukum merupakan suatu keputusan politik, maka peranan lembaga infrastruktur dan lembaga suprastruktur sangat menentukan dalam menghasilkan produk hukum itu sendiri. Jadi peranan lembaga pemerintahan sangat besar dan menentukan dalam menghasilkan suatu produk hukum sebagai suatu keputusan politik yang diberlakukan kepada masyarakat dan juga pedoman aparat penyelenggara negara, serta aparat penegak hukum.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | K Law > KI Indonesia Law |
Divisions: | Faculty of Law |
Depositing User: | Prof. Dr. Jamaluddin S.H., M.Hum |
Date Deposited: | 26 Aug 2019 17:11 |
Last Modified: | 26 Aug 2019 17:11 |
URI: | http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/4812 |
Actions (login required)
View Item |