Implementasi Kebijakan Qanun No.3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah serta Pelaksanaan Legalisasi Ijazah Dayah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

Juni, Ahyar (2017) Implementasi Kebijakan Qanun No.3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah serta Pelaksanaan Legalisasi Ijazah Dayah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. HUMANIS, 4 (1). ISSN 2460-8076

Preview

Text Implementasi Kebijakan Qanun No 3 Tahun 2012.pdf Download (734kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah serta pelaksanaan legalisasi ijazah dayah dan untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dayah dalam melegalisasikan ijazah dayah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif, teknik analisa data bersifat deskriptif. Hasil penelitian implementasi kebijakan Qanun Nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan dayah serta pelaksanaan legalisasi ijazah dayah yaitu sebelum pelaksanannya pemerintah telah melakukan sosialisasi akan tetapi masih belum maksimal, dalam mengimplementasikan qanun tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 451.2/246/2015 tentang Penetapan Pimpinan Dayah Tipe A, B dan C, dan Keputusan Nomor 451.2/436/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dayah dan Balai Pengajian. Dalam melegalisasi ijazah, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara telah memiliki legal standing sebagai dasar aturan yaitu Nomor DJ.I/PP.00.7/940/2008 perihal tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dayah dalam melegalisasikan ijazah antara lain masih lemahnya sumberdaya manusia dan manajemen dayah sehingga untuk memenuhi standar yang diinginkan pemerintah sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2012 dan Surat Edaran Kanwil Provinsi Aceh Nomor: Kw.01.5/PP.00.7/624/2013 tentang Legalisasi Ijazah Pondok Pesantren tidak sanggup dipenuhi. Pengaruh konflik/keamanan dan politik di Aceh menjadikan dayah sulit berkembang, selain itu adanya dualisme birokrasi penyelenggaraan dayah.

Actions (login required)

View Item