NETRALITAS TNI DALAM PILPRES, NARASUMBER TALKSHOW RADIO SAPA 96 FM LHOKSEUMAWE

Hasan, Kamaruddin (2014) NETRALITAS TNI DALAM PILPRES, NARASUMBER TALKSHOW RADIO SAPA 96 FM LHOKSEUMAWE. RADIO SAPA 96 FM LHOKSEUMAWE.

Preview

Text (ImageMagick conversion from other to application/pdf) 02. Pemateri Radio sapa Netralitas TNI dalam pemilu.pdf Download (287kB) | Preview

Abstract

Dalam proses Talkshow tersebut, selain menghadirkan akademisi juga menghadirkan kalangan TNI di Lhokseumawe-Aceh Utara. Kamaruddin Hasan dalam dialognya menyampaikan beberapa poin penting antara lain: Kekuasaan atau tahta memang sangat menggoda. Dan godaan itu semakin kuat ketika pesta demokrasi 5 tahunan tiba, yaitu pemilihan presiden. Saat pilpres digelar, banyak tokoh dari beragam profesi mendekat kepada para kandidat presiden untuk menawarkan diri dan kekuatan yang dia punya. Tujuannya jelas, dengan 'menjual' kemampuan yang dia miliki, baik itu berupa uang, koneksi, popularitas, massa dan jabatan, sang tokoh berharap bisa masuk dalam gerbong pemerintah jika si kandidat berhasil memenangkan pilpres. Itu pula yang terlihat menjelang digelarnya Pilpres 2014. banyak tokoh partai politik, pejabat, atau mantan pejabat yang mendekat menyatakan dukungan. Di antara mantan pejabat itu terdapat pula para purnawirawan TNI dan Polri. Tak ada yang salah dan hal yang lumrah jika mantan perwira TNI dan Polri ikut dalam kontes politik, karena mereka sudah lepas dari kesatuan serta tak lagi memegang senjata dan punya anak buah. Dalam hal-hal tertentu, mantan perwira militer memang melebihi kekuatan dari sisi sistem organisasi dan penggalangan massa. Karena itu, akan menarik melihat mereka merancang program kampanye dan penggalangan massa untuk masing-masing pasangan capres-cawapres yang didukung. Di lain sisi, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk menelisik sosok perwira TNI-Polri aktif yang akan ikut dalam riuhnya Pilpres 2014. Harus ada jaminan bahwa TNI-Polri bersikap netral sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU yang sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan bahwa anggota TNI dan Polri tetap tak boleh menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 9 Juli 2014. Jadi, tak ada tempat bagi anggota TNI-Polri aktif untuk ikut 'bermain'. Tugas TNI-Polri justru lebih mulia, yaitu memastikan pesta demokrasi ini berlangsung aman tanpa gangguan.

Actions (login required)

View Item