EKONOMI POLITIK MEDIA DAN RUANG PUBLIK (Kajian Media dan Publik dalam Pemilu 2014)

Hasan, Kamaruddin (2014) EKONOMI POLITIK MEDIA DAN RUANG PUBLIK (Kajian Media dan Publik dalam Pemilu 2014). In: COMICOS 2014 FISIP UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA. Bridging the Gap: Sinergi, Koneksi dan Konvergensi, Ilmu Komunikasi UAJY. Comicos 2014, 6-7 SEPTEMBER 2014, YOGYAKARTA.

Preview

Text PROCIDING UMY-EKONOMI POLITIK MEDIA DAN RUANG PUBLIK.pdf Download (546kB) | Preview

Abstract

Kajian secara kritis terhadap ekonomi politik media mulai berkembang pesat dewasa ini, tujuan agar media tidak mengabaikan kepentingan publik, karena publik sebagai yang melahirkan, menghidupan dan menjalankan media. Kecenderungan menipisnya kepercayaan publik terhadap media menjadi masalah kualitas dan kuantitas demokrasi di nusantara. Kajian ini bertujuan memperoleh suatu pemahaman secara utuh tentang kekuatan ekonomi, politik, media dan ruang publik dalam proses pemilu legeslatif dan pilpres 2014. Upaya mensinergikan relasi sosial media dan kekuasaan. Bagaimana peta para pihak berkuasa secara ekonomi dan politik justru pemilik media yang terlibat dalam politik praktis dengan kecenderungan mengabaikan kepentingan publik. Ketika industri media dikuasai hanya beberapa korporasi nasional dan global yang menghegemoni publik demi kepentingan ekonomi politik menjadi masalah dalam iklim demokrasi. Metode kajian kualitatif dengan paradigma kritis dalam perspektif economy political media theory Prof.Vincent Moscow menjadi pilihan. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dari realitas media dan publik sendiri; dalam hal ini hasil kajian mingguan melalui Atjeh Analyst Club (A2C) dan Sekolah Menulis dan Kajian Media (SMKM-Atjeh), yang dilaksanakan di beberapa daerah Aceh sejak 2012 sampai dengan saat ini menjadi informasi penting dalam memperkaya kajian ini, serta dokumen-dokumen pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sudah terjerumus terlalu dalam ke permainan politik oligarki, monopoli dan hegemoni sehingga publik berada dalam persimpangan. Wujud isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan politik, ekonomi pemilik dan pendapatan media. Publik memiliki hak atas informasi yang baik dan benar, lembaga-lembaga publik seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers dan lain-lain untuk lebih kritis mengawasi media. Membangun jaringan pemantauan media dan perlu partisipasi aktif publik dalam kebijakan, revisi Undang Undang (UU) Penyiaran dan RUU Konvergensi Telematika. Juga sebagai warga negara publik perlu mempertahankan agar media tetap menjadi salah satu pilar demokrasi, jangan sampai berubah menjadi pilar dari politik oligarki. Temuan kajian ini semoga bermanfaat melahirkan kebijakan media yang benar-benar milik publik dan sekaligus dapat memperkaya temuan praktis dan teoritis. Kata Kunci: Ekonomi Politik Media, Pemilu dan Publik

Actions (login required)

View Item