Mardhiah, Ainol and Rakhmad Hidayat, Dadang (2017) Political Will Pemerintah Dalam Kebijakan Pariwisata Aceh. In: PENGUAT AN KOMUNIKASI DALAM INDUSTRI PARIWISATA, BUDAYA & EKONOMI KREATIF. Asosiasi Pendidikan Tinggi IImu Komunikasi (ASPIKOM) Wilayah Riau, pp. 201-210. ISBN 978-602-61359-0-2
|
Text
CCTC (ASPIKOM).pdf Download (9MB) | Preview |
Abstract
Sejak Aceh dinobatkan sebagai daerah istimewa dan pasca berhentinya konflik dan dengan lahirnya perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka Aceh terus berbenah dalam berbagai bidang pembangunan. Aceh sebagai propinsi istimewa memiliki ragam keistimewaan dan keunikan tersendiri dalam berbagai aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan, wisata, bahkan agama. Keunikan dan eksotiknya Aceh telah menjadikan daerah ini sebagai objek wisata yang memiliki destinasi menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, Keberadaan pariwisata Aceh sesungguhnya tak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan politik. Secara ekonomi, munculnya pariwisata seperti wisata religi di Aceh telah memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara aspek kepentingan politik, lahirnya kebijakan pariwisata Aceh karena adanya political will terkait kebijakan politik atas keberhasilan komunikasi politik yang dibangun antara eksekutif dengan legislatif yang telah menghasilkan kebijakan regulasi berupa Qanun No.8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Subjects: | W Communication and Media Studies |
Divisions: | Faculty of Social and Political Sciences > Department of Communication |
Depositing User: | Ainol Mardhiah |
Date Deposited: | 26 Oct 2022 01:51 |
Last Modified: | 26 Oct 2022 01:51 |
URI: | http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/7351 |
Actions (login required)
View Item |