PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA (COMPLYING THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT IN HANDLING REFUGEES IN INDONESIA)

Yulia, Yulia (2017) PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA (COMPLYING THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT IN HANDLING REFUGEES IN INDONESIA). Fakulti Undang-Undang Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia.

Preview

Text prosiding TJC 2017.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Setiap negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi orang-orang yang berada di dalam wilayah negaranya, baik warganegaranya sendiri maupun orang asing yang sedang berada di wilayahnya tersebut, termasuk orang-orang yang mencari perlindungan dengan status pengungsi atau pencari suaka. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hukum, yang mewajibkan negara-negara penerima untuk memenuhi hak-hak hukum yang melekat pada orang asing tersebut. Perlindungan hak asasi merupakan hak pokok dalam penanganan pengungsi dan menjadi kewajiban masyarakat internasional, serta kewajiban nasional suatu negara (Wagiman, 2012). Prinsip Non-Refoulement, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvesi tentang Status Pengungsi Tahun 1951, merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang mengatur larangan atau tidak diperbolehkannya suatu Negara untuk mengembalikan atau menolak pengungsi ke suatu wilayah, tempat dimana dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok social tertentu, atau karena politiknya (Goodwin-Gill, 2007). Sedangkan pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar Negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapatkan penganiayaan dikaren akan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok social tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu (UNHCR, 2005).

Actions (login required)

View Item