Wewenang Camat di Era Otonomi Khusus Aceh (Studi di Kantor Camat Langsa, Kota Langsa)

Muammar, Khalis and Rasyidin, Rasyidin and Akmal, M (2018) Wewenang Camat di Era Otonomi Khusus Aceh (Studi di Kantor Camat Langsa, Kota Langsa). Jurnal Transparansi Publik, 1 (3). pp. 15-23. ISSN 2598-9731 (Unpublished)

Preview

Text Jurnal Stransparasi Pablik vol 1.pdf Download (11MB) | Preview

Abstract

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 233 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai penjabaran Pasal 18, membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Undang-undang ini telah mengubah secara mendasar praktek-praktek pemerintahan, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Perubahan tersebut membawa akibat berubahnya bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personil, pemenuhan kebutuhan logistik dan akuntabilitasnya. Selain perubahan mengenai definisi kecamatan itu sendiri. Sebelumya,kecamatan merupakan wilayah administratif dalam rangka dekosentrasi yakni lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di derah, sedangkan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, pasal 209, yakni kecamatan merupakan perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum didaerah Kabupaten atau Kota dalam rangka asas desentralisasi. Menegaskan, apabila dulul dalam kerangka asas dekosentrasi Kecamatan Merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan, baik secara Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kotamady, Maupun Kota Administratif. Namun pada saaat sekarang ini Kecamatan adalah wilayah kerja dari perangkat daerah. Dapat dikatakan pula bahwa Kecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaa, akan tetapi Kecamatan adalah wilayah pelayanan. Diperoleh hasil penelitian bahwa pemerintah Aceh perlu melakukan penguatan dan pengembangan kewenangan Kecamatan berbasis keistimewaan dan kekhususan Aceh. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh. Kata kunci: Kewenangan, Otonomi, Kota Langsa

Actions (login required)

View Item