PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING: (STUDI KASUS PADA DPRK KABUPATEN ACEH UTARA)

Dy Ilham Satria, Debi Narisa

Abstract


This study aimed to determine the effect of the knowledge of board member about the budget on the supervision of regional finances with the transparency of public policy and accountability as moderating variables. The samples of this study were taken using Census sampling technique in which the entire population used as the sample. Questionnaires were distributed as many as 45 questionnaires and returned 39 questions, then analyzed using Moderated Regression Analysis and the hypothesis were tested using SPSS. The results of this study showed that the knowledge of board members about the budget had a significant positive effect on the supervision of regional finances. The knowledge of board member of budgets with the transparency of public policy as moderating variable influence negatively on the supervision of regional finance. The results of this test indicate that the Transparency of Public Policy weakened the relationship between the knowledge of board members about budgets to the supervision of regional finances. The knowledge of board members about budgets with accountability as a moderating influenced the supervision of regional finances, the results of these tests explained that accountability strengthened the relationship of knowledge of board members on budgets toward the supervision of regional finance. Simultaneous test (f-test) indicated that the knowledge of board members about budgets influenced the supervision of regional finance with the transparency of public policy and accountability as moderating variables that can be seen with the value of sig 0,029 that is less than 0,05 so that the hypothesis was accepted.

Keywords


LocalFinancial Supervision; Knowledge of Board Members about Budgets; Transparency of Public Policy; Accountability.

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.

Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. (2012). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.

Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah

Abdurrahmat Fathoni. 2006. Manajemen Sumber daya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.

Aceh Utara. 2014. Nama-Nama DPRK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014-2019.http://www.ajnn.net/news/nama-nama-dprk-aceh-utara/index.html. (dikunjungi pada 18/11/2017).

Aditya Dibyo Saputro. 2012. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Dprd Kab. Boyolali). Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Agsarini, I. & Wiguna, I.P., 2015. Pengaruh Faktor Kondisi Proyek terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. In Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXII. Surabaya, 2015. Program Studi MMT-ITS.

Aras Aira. 2011. Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Efektifitas Pengawasan Anggaran (Studi Empiris Pada Kabupaten Kampar). Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim. Riau

Arini Ayu Rahmawati. 2013. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Ayu Julianastuti. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dprd Kota Di Provinsi Sumatera Barat). Universitas Negeri Padang (Unp).

Darma, J dan Hasibuan, A, F. 2012, Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Pemoderasi, Jurnal Mediasi, Vol. 4, No. 1 Juni, Medan.

Dedi Rudiyanto. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dengan Variabel Moderating Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Karanganyar. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dunn,William N. 2003. PengantarAnalisisKebijakanPublik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Dedi Nordiawan dkk, 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat

Dewa Gede Sudiarta, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dkk. 2014. Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarkat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating (Studi empiris pada lembaga DPRD kabupaten Buleleng). Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Indonesia. (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014).

Elsi Erianti. 2017. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Political Background, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. JOM Fekon, Vol 4 (1 Februari 2017).

Fifit Purnama Dan Nadirsyah. 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, (2016) Halaman 01-15

Ghozali, imam. 2005. Aplikasi Analisis Mulltivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbitan UNDIP.

Hasibuan, Malayu.S.P. 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kunci Keberhasilan,Jakarta: Haji Masagung.

Hartono, Rengkin Ramang. (2016). Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan APBD Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Jember). Skripsi Progam Sarjana (S1) Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Jufri Darma, Ali Fikri Hasibuan. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. Universitas Negeri Medan. Vol. 4 N0.1 Juni 2012

Kariangan, 2011. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Alumni

Krina dan Peters ,2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Kurnia Utami, Efrizal Syofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. FE UNP. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April 2013.

Made Budi Sastra Wiguna. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Volume 3 No.1 Tahun 2015

Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mansyur Faqih. 2014. Fitra Sebut Aceh Utara Peringkat Satu Penyimpangan Anggaran di Aceh Republika.Co.Id, Banda Aceh. Sumber : Antara. Dikunjungi Pada 29/11/2017

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta

Maulana Hardia Utama. 2015. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating. ( Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Boyolali ). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mulyana, Budi, 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, volume 2, Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 56.

Ni Made Ana Rosita. Nyoman Trisna Herawati dkk. 2015. Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan). Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Volume 2 No. 1 Tahun 2014

Patiar, Sri Rustiyaningsih, dkk. 2014. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Anggota Dprd Di Kab. Landak Dan Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat 2013). Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi. Vol. 02 No. 01, ISSN Online: 2338-6576, Hal: 14 – 24

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Putu Ratih Pratiwi, I Made Pradana Adiputra, dkk. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia. Volume 3 No. 1 Tahun 2015

R. Ait Novianti dan Nurmalita lestari (2003). Pengaruh Akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) di DPRD kota Bandung.

Rasul, Syahrudin, 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Jakarta.

Simson Werimon, 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua). Universitas Papua.

Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabert.

Suryanto. 2015. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating ( Studi Empiris Di Kabupaten Boyolali ). Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Trini Wulandari. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderasi. Akuntansi FE UNP. WRA, Vol. 1, No. 2, Oktober 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Waspada.co.id. 2017. Dewan upayakan perbaikan jalan lhoksukon cot-girek. http://waspada.co.id/aceh/dewan-upayakan-perbaikan-jalan-lhoksukon-cot-girek/. (Dikunjungi pada 22/11/2017).

Wiwien widiyaastutie. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi empiris pada DPRD Pemerintahan Jember). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.


Article Metrics

#### view : 5 times
PDF – 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Dy Ilham Satria, Debi Narisa

Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)

ISSN 2301-4717