EKONOMI POLITIK MEDIA DAN KONVERGENSI MEDIA (MENUJU PUBLIK YANG KRITIS)

Hasan, Kamaruddin (2013) EKONOMI POLITIK MEDIA DAN KONVERGENSI MEDIA (MENUJU PUBLIK YANG KRITIS). In: Proceding:Nasional Ekonomi 2013. Membangun Ekonomi Negeri dari Daerah, 26-27 November 2013, Lhokseumawe.

Preview

Text PROCEDING-EKONOMI POLITIK MEDIA DAN KONVERGENSI MEDIA.pdf Download (412kB) | Preview

Abstract

Kajian ini bertujuan memperoleh suatu pemahaman secara utuh tentang kekuatan Ekonomi Politik Media dan konvergensi media di Indonesia, upaya menempatkan publik secara kritis terhadap media. Fokus untuk menjawab bagaimana peta para pihak berkuasa secara ekonomi dan politik yang justru pemilik media massa di Indonesia, implikasinya ketika industri media dikuasai hanya beberapa korporasi Nasional yang menghegemoni publik. Perspektif yang digunakan political economy media theory dari Prof.Vincent Moscow seperti terdapat dalam bukunya The Political Economy of Communication (1998). Pendekatan teori ekonomi-politik media pada intinya berpijak pada pengertian ekonomi politik sebagai studi mengenai relasi sosial, terutama yang menyangkut relasi kekuasaan, baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya (resources). Sehingga sangat tepat untuk mengkritisi praktik industri media massa kontemporer, yang meliputi gagasan tentang komodifikasi, strukturasi dan spasialisasi dalam tubuh media massa. Asumsinya bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik. Faktor pemilik media, modal, dan pendapatan media lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Terbukti dari realitas Industri media kini dikendalikan sejumlah pemilik modal yang terkonsentrasi, mengarah ke oligopoli media, monopoli kepemilikan media. Sekian banyak media di Indonesia, ternyata hanya dikuasai oleh 13 group media besar. Fakta ini secara global juga menunjukkan industri media massa sedunia hanya dikuasai oleh 6 perusahaan media massa milik Yahudi. Sisi lain kapitalisme - globalisasi memicu terjadinya era konvergensi media, bersatunya tehnologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menghasilkan konvergensi dan digitalisasi media. Konvergensi secara umum memanfaatkan penyatuan dari berbagai layanan yaitu dibidang teknologi komunikasi serta informasi dikenal dengan istilah ICTS (Information and communication technology and services). Konvergensi yang merupakan pemusatan atau penggabungan media komunikasi yang semula hanya single platform menjadi multi platform. Kajian ini menggunakan paradigma kritis, data terkumpul dari proses analisis realitas media massa terkini, termasuk didalamnya kajian kepustakaan. Temuan kajian ini semoga bermanfaat melahirkan kebijakan Media Massa yang berpihak Publik dan sekaligus dapat memperkaya temuan praktis dan teoritis. Kesimpulan yang diperoleh: media massa tidak terjerumus terlalu dalam ke permainan politik oligarki, monopoli dan hegemoni. Publik, perlu menyadari bahwa konglomerasi media adalah persoalan ekonomi-politik. Perlu kritis terhadap semua semua media konglomerasi. Publik memiliki hak atas informasi yang benar, maka lembaga-lembaga publik semacam Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers, untuk lebih kritis mengawasi agar tidak bias kepentingan pemilik media. Membangun semacam pemantauan media. Partisipasi aktif Publik dalam kebijakan, revisi Undang Undang (UU) Penyiaran dan RUU Konvergensi Telematika. Juga sebagai warga negara publik perlu mempertahankan agar media massa tetap menjadi pilar ketiga demokrasi, jangan berubah menjadi pilar ketiga dari politik oligarki.

Actions (login required)

View Item