Memuliakan Perempuan
Teuku Kemal Fasya

Pada suatu hari di bulan Oktober lalu saya melakukan perjalanan dari Lhokseumawe ke Banda Aceh menggunakan kenderaan umum (L300). Petang itu saya duduk di barisan kedua di belakang. Bagian depan saya duduk tiga orang dan satu di antaranya perempuan. Dari komunikasi di antara mereka terdengar bukan orang Aceh. 

Beberapa saat sebelum Bireuen, seorang laki-laki duduk di samping saya. Laki-laki ini sepanjang perjalanannya menuju Jeunieb terus mencoba meraba-raba pundak dan leher perempuan yang duduk di depan saya. Saya lihat perempuan itu tak nyaman dengan perilaku sang lelaki Aceh ini. Di tengah perjalanan beberapa kali ia menelpon temannya menggunakan bahasa Aceh dengan suara keras – apalagi pesan semiotis jika bukan sebagai penanda bahwa ia orang tempatan dan punya kuasa melakukan apapun di daerahnya. Apalagi kepada “perempuan Medan”.

Sang perempuan sebenarnya tidak suka dengan perilaku laki-laki itu, tapi tidak protes dengan terang. Saya menatap tajam laki-laki itu, memberikan sinyal bahwa yang dilakukannya salah. Menurut saya itu pelecehan seksual. Beberapa saat ia urungkan niatnya, tapi lagi-lagi ia melakukan itu ketika saya terlelap.

Konstruksi Patriarkal
Secara hukum, sang lelaki itu telah melakukan tindakan yang diatur di dalam qanun jinayat Aceh yang baru disahkan pada 27 September lalu. Secara hukum ia adalah tersangka pada delik pelecehan seksual. Alasan ia tidak tahu hukum tidak berlaku dalam konteks “teori fiksi” hukum. Setiap peraturan atau hukum yang disahkan menjadi pengetahuan yang dianggap dipahami semua orang. 

Namun, secara formal atau prosedur pembuktian, bagaimana menjalankannya tanpa mencederai semangat keadilan dan kemanusiaan? Sang perempuan yang menjadi korban bisa saja dikenakan delik qadzaf, menuduh seseorang melakukan kejahatan seksual tapi gagal membuktikan. Pertanyaan lanjutan, dengan “penampilannya”, masyarakat dan hakim pasti akan meringankan hukuman bagi sang lelaki dan akan memberatkan permohonan sang korban sehingga tidak terbukti atau gugur. Tentu penilaian ini bukan aprioris, demi melihat rekaman empiris selama ini. Salah satunya adalah kejadian beberapa hari lalu: seorang perempuan korban pemerkosaan delapan laki-laki di Langsa malah ikut dicambuk karena dianggap sebelumnya melakukan khalwat.

Pertanyaannya semakin dilematis ketika proses pengundangan qanun pun seperti kejar tayang. Beberapa kelemahan masih menganga dalam qanun, seperti kritikan gubernur Aceh dan kelompok perempuan agar pembahasannya dilakukan secara lebih tenang, jauh dari propaganda, dan komprehesif. Dari proses pengesahan, prosedur pembuktian hukum, dan substansi etik qanun sendiri masih banyak bermasalah. Bagaimana aspek keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran akan disuarakan melalui qanun itu. 

Makanya agak aneh ketika seorang pakar hukum Unsyiah membuat kesimpulan qanun jinayat tidak bermasalah dalam konteks HAM, baik dari sisi prosedural dan substansial (Serambi, 24 Oktober). Pernyataan itu terbukti menjadi legitimasi politis – bagi pendukung eksploitasi hukum jinayah - dibandingkan wacana ilmiah-akademis yang terbuka pada argumentasi-argumentasi kritis.

Bahkan sampai hari ini saya dan publik belum tahu nomor qanun ini. Balai Syura Inong Aceh telah menyurati secara resmi DPRA untuk meminta salinan resmi qanun beberapa hari pascapengesahan. Namun, sampai saat ini belum diberikan. Pertanyaannya ada apa? Apakah qanun ini haram diketahui dan dikaji oleh publik? 

Tidak cukup ruang untuk mendiskusikan tiga aspek yang masih bermasalah (proses politik, proses hukum, dan etik hukum) dalam qanun itu di sini. Namun jelas, muara pemberlakuan qanun jinayat mencoba menjemput inspirasi hukum hudud di masa nabi dan masa keemasan Islam (Khilafat al-Rasyidah). Namun ternyata historisasi menjadi ahistoris pada teks dan preteks qanun. 

Seperti telah diulas di media ini juga, hukuman hudud terutama yang berhubungan dengan seksualitas bukanlah hukum progresif tapi hukum regresif di masa Islam. Sedapat mungkin hukuman rajam tidak diberlakukan lagi era pascanabi. Rajam adalah hukum yang hidup dalam agama Yahudi dan Nasrani kuno tapi tidak dianggap tepat lagi, karena konstruksi teologis klasik yang masih melihat perempuan sebagai “poros iblis” dan realitas menghancurkan pelacuran.  

Dimensi etis hukum yang berhubungan dengan seksual adalah mereduksinya, melalui indikator persyaratan yang cukup berat dan ketat. Bahkan di masa Nabi, pilihan untuk bertobat lebih diutamakan dan itu adalah urusan individual dibandingkan menghukum dan mempermalukan sang pelaku (Ali Abubakar, “Hukum Rajam pada Masa Rasulullah”, Serambi, 11 November ). Praktik penghukuman hanya terjadi untuk kasus khusus dan melewati batas, seperti memamerkan perzinahan. Jika sejarah otentik itu diyakini, maka realitas hari ini adalah gambaran kontradiktifnya. Fenomena gerebek, rendam air comberan, mengarak, menyiksa dan bahkan memerkosa pelaku khalwat adalah realitas kontradiktif dengan sejarah Islam ideal.

Konstruksi Kesakralan
Penegasan yang diinginkan dari kajian ini – dan juga pelbagai kelompok kajian kritis lainnya – adalah tidak menolak Syariat Islam sebagai identitas ikonik Aceh, tapi melihat bagaimana praktik imanensi hukum Islam itu bisa menjaga bobot sakralitas dan etika hukum, sehingga tidak terjerembab menjadi pendangkalan hukum Islam pada modus-modus politis yang sesungguhnya sangat profan itu.

Jika mengambil kaidah hukum Islam, “mengambil sisi jalan tengah dengan membuang nilai-nilai ekstrem dan memasukkan nilai-nilai moderat” (ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh), maka kajian kritik ini adalah dialektika positif yang harus disambut. Masih sedikit dan miskin kualitas dialog tentang qanun ini, dan patut disesali. Tujuannya tidak menolak secara keseluruhan, tapi memperbaiki kelemahan demi kemaslahatan Aceh, sosial dan hukum itu sendiri.

Salah satu yang dilihat adalah bagaimana merumuskan hukum publik dengan menghargai seluruh hak-hak sosial-ekonomi-budaya-teologis masyarakat, sehingga tidak tersisihkan. Dalam peringatan hari antikekerasan terhadap perempuan yang diperingati setiap 25 November, refleksi ini harus digaungkan lebih keras. Hingga 16 hari ke depan (10 Desember) akan banyak momentum HAM dan antikekerasan, selayaknya disuarakan dengan berbobot, dialogis, cerdas, dan serius.

Harus diakui, sebagian besar perempuan (pedesaan, miskin, lemah pendidikan, minoritas) masih menjadi “dimensi lain” kemasyarakatan yang tidak dipertimbangkan dalam hukum dan politik. Suara-suara publik yang berhubungan dengan nilai, norma, dan pengetahuan harus diakui masih berkuasa patriarkal. Tentu saja jangan melihat perempuan-perempuan yang sudah berhasil menembus belantara kuasa dan memiliki posisi penting dibandingkan laki-laki. Tidak banyak perempuan seperti Megawati, Retno Lestari Priansari Marsudi (menteri luar negeri perempuan pertama Indonesia), Susi Pudjiastuti (pengusaha perempuan dan menteri), Suraiya Kamaruzzaman dan Norma Manaloe (aktivis perempuan Aceh).

Masih banyak perempuan yang harus berusaha lebih keras untuk memperjuangkan haknya dibandingkan laki-laki. Maka sangat baik jika di tengah usaha itu, ada relasi kuasa yang memuliakan perempuan, dan tidak malah melecehkannya.

Teuku Kemal Fasya, antropolog Aceh.
Serambi Indonesia, 26 November 2014.