Jokowi di Udara, Prabowo di Darat?
Teuku Kemal Fasya

Fakta survei menunjukkan elektabilitas Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Tujuh dari sembilan lembaga survei menyimpulkan Jokowi – JK akan menjadi pemenang pada pemilihan presiden 9 Juli. Hanya dua lembaga survei yang memangkan Prabowo – Hatta.

Tujuh lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi – JK adalah Populi Center, Soegeng Sarjadi School of Government, Alvara Research, Cyrus Network, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Pol-Tracking, dan Indo Barometer. Adapun yang mengunggulkan Prabowo – Hatta “hanya” Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Pusat Data Bersatu (PDB). 

Dari segi kredibilitas kita bisa melihat kredibilitas lembaga survei yang mengungguli Jokowi – JK. Hasil ketujuh lembaga survi itu juga cukup menunjukkan angka bahwa Jokowi – JK akan menang dengan selisih besar: tujuh hingga 11 persen. Hanya Indo Barometer yang menunjukkan angka cukup “kritis”, sekitar empat persen selisih keduanya.

Husein Yazid, direktur Puskaptis, mengatakan bahwa jika survei dilakukan dengan metodologi dan teori survei yang benar dan dilandaskan kejujuran, pasti Jokowi – JK lah pemenangnya. Namun Yazid memberikan catatan, serangan fajar menjelang hari H bisa sangat memengaruhi suara pemilih dan mengobrak-abrik hasil survei.

Mau tambah lagi keandalan Jokowi – JK? Lautan ratusan ribu massa yang memenuhi Gelora Bung Karno pada 5 Juli kemarin juga membesarkan hati dan menyemangati kelompok pro perubahan itu. Jokowi terlihat sebagai presiden rakyat sesungguhnya karena massa yang datang sukarela, bukan bayaran. Debat kandidat pada malam harinya juga semakin meneguhkan kredibilitas visi dan pengetahuan Jokowi – JK. Bukan hanya karena gagasan dan inisiatifnya, tapi ditambah kekeliruan data Prabowo – Hatta, dari masalah koperasi, “Kalpataru”, status Kota Solo, hingga terjebak pada pertanyaan kleptokrasi dan mafia migas-daging-Al Quran.

Fakta Menang?
Apakah Jokowi – JK akan serta-merta menjadi pemenang? Belum tentu. Semua kemenangan itu masih di “udara”. Meskipun kita tahu suara survei dengan metodologi kuantitatif yang benar adalah kebenaran empiris. 

Namun semuanya tidak akan berarti jika serangan fajar atau serangan “tarawih” sebelum 9 Juli terjadi dan menjejal kesadaran pemilih dengan uang atau bonus bujuk rayu lainnya. Survei jelas tidak akan bisa memperkirakan sesuatu di luar timing penelitiannya. Yang bisa menghitung presisi adalah quick count. Namun quick count adalah post-pactum, menghitung sampel suara setelah penghitungan selesai.

Hal lain, survei dan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pun tidak berarti banyak jika dimanipulasi menjadi “suara setan” melalui politik penyesatan tingkat tinggi seperti tecermin pemilu legislatif lalu. Titik lemah momentum elektoral kita masih pada jantung penyelenggara pemilu yang mudah disuap dan diteror. Belum lagi jika lembaga pengawas pemilu pun tidak berani mengusut kejahatan pemilu hingga ke akar-akarnya.

Sebenarnya sebagian besar kecurangan dan penyakit politik telah terlihat sejak kampanye pilpres. Begitu banyak stigmaisasi dan stereotipisasi terutama kepada Jokowi (agak aneh kenapa mereka tak berani menyasar figur Jusuf Kalla) dengan pelbagai sebutan yang dalam bahasa Buya Syafii Maarif : “menjijikkan”. Najis fitnah bahwa Jokowi adalah Cina, Kristen, agen Yahudi, agen Syiah, agen Amerika, dari keluarga PKI, dll lengkap ditabalkan. 

Tidak cukup hanya berbisik atau bergosip, fitnah juga dilancarkan melalui “media cetak” seperti Obor Rakyat. Kasus terbaru adalah “pemberitaan” satu stasiun televisi partisan yang menyebutkan bahaya komunisme jika Jokowi – JK memenangkan pilpres. Anehnya seluruh kejahatan demokrasi ini tidak berani diselesaikan dengan mekanisme hukum pro justicia. Kasus Obor Rakyat, meskipun “sang pemred” sudah jadi tersangka, hanya akan dijerat oleh undang-undang pokok pers. Padahal Dewan Pers jelas mengatakan Obor Rakyat bukan produk jurnalistik. Sekretariat Kabinet pun masih enggan memberhentikannya sebagai asisten staf ahli presiden.

Figur vs Struktur
Dari hasil penelitian singkat saya tentang pelaksanaan Pilpres 2014 di Aceh, terlihat sebagian besar masyarakat terpengaruh blow up “opini” tentang sosok Jokowi  dan kinerjanya. Sebagian pemilih dari kalangan guru percaya dana sertifikasi akan dicabut jika Jokowi jadi presiden. Secara langsung opini itu berhubungan dengan kepercayaan pada janji Prabowo yang disebutkan saat debat kedua bahwa akan ada peningkatan fasilitas dan kesejahteraan guru dan PNS jika Prabowo – Hatta terpilih. 

Masyarakat supramedia mengonsumsi teks melalui tayangan televisi dan tidak mengcross-check lebih dalam melalui bacaan. Efek hiperealitas tontonan memengaruhi alam bawah sadar penonton yang tidak kritis. Kalau kita jumlahkan, penonton emosional tentu lebih banyak dibandingkan penonton kritis.  Termasuk juga klaim bahwa dana Rp. 1 miliar bagi desa pertahun adalah pekerjaan Prabowo, ikut ditelan bulat-bulat oleh para penyelenggara pemerintahan desa.

Kesimpulan apa yang bisa diambil? Jokowi memang sosok yang memiliki nilai figuritas tinggi. Tak ada yang menolak fakta keberhasilannya mengelola Solo dan juga mengubah mentalitas pembangunan di Jakarta hanya dalam waktu dua tahun. Figuritas Jokowi juga semakin terblow up oleh pendukung kritis yang mengembangkan gerakan voluntarisme melalui kerja swadaya dan kreatif-artistik-mengembirakan. 

Namun itu adalah fenomena dari kalangan terdidik dan perkotaan. Bagaimana dengan situasi di luar Jawa dan pedesaan? Membangun pola partisipasi seperti kalangan perkotaan dan terdidik jelas barang mewah bagi masyarakat yang terimpit dilema kehidupan harian. Di tengah masyarakat inilah “gerakan sruktural” dan “komunikasi politik” tim antiJokowi lebih efektif. 

Seperti hasil wawancara saya dengan tim pemenangan Jokowi – JK di Aceh yang juga tim pemenangan Jusuf Kalla – Wiranto pada pilpres 2009, Taufik Abda, kelebihan Jokowi pada aspek figur dan pencitraan hanya akan menjadi kemenangan di udara, yang pada hari H bisa dibalik dengan kekuatan struktural dan mobilisasi dari lawan untuk memenangkan pertempuran darat. Seluruh akumulasi “kemenangan” Jokowi selama ini tentu akan tidak berarti jika pada hari H ia kalah. Ia merefleksikan bagaimana sosok Jusuf Kalla yang begitu berjasa dalam perdamaian Aceh bisa begitu dramatis kekalahannya pada Pilpres 2009. Itu karena kemenangan mobilisasi logistik dan politik pada hari H dari tim SBY – Boediono termasuk propaganda tentang Wiranto yang merusak selera masyarakat Aceh memilih mereka.

Di tengah waktu sempit ini, kita harus bisa menghalau kecemasan untuk memenangkan Jokowi – JK di hari H, dengan menjaga suara-suara rakyat itu agar tidak berubah menjadi suara iblis dan setan.

Teuku Kemal Fasya, antropolog Aceh.
www.siperubahan.com, 8 Juli 2014.