Wacana atau Retorika?
Teuku Kemal Fasya

Terlepas dari metodologi debat calon presiden Indonesia seri kedua dengan tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial 15 Juni lalu yang kaku, dan perfomance moderator yang kurang bisa mengihidupkan suasana, tetap ada kuncup nilai yang bisa dipetik.

Sebelum debat Joko Widodo Vis-à-vis Prabowo Subianto, media sudah menilai sang mantan danjen Kopassus itulah pemenangnya. Pada debat seri pertama, Prabowo dan Hatta banyak mengeksplorasi peta ekonomi nasional, utang luar negeri, dan terpuruknya sektor riil pertanian dan kelautan secara lugas. Namun, hasil di atas kertas kerap berkebalikan dengan bukti di lapangan.

Secara umum terbentuk dua kesimpulan besar : Prabowo terlalu retoris dan normatif sedangkan Jokowi lebih konsepsionalis dan praktis dalam berwacana. Tulisan ini tidak masuk terlalu dalam pada isi debat teknis ekonomi, tapi mengurai konstruksi keilmiahan debat, strategi wicara, dan gestur politik.

More is Less
Yang paling diingat publik tentang penampilan Prabowo adalah kemampuannya beretorika. Retorika telah dikenal sebagai ilmu sejak masa Yunani Kuno. Aristoteles memahami retorika sebagai persuasi untuk memperkuat pendapat (doxa). Retorika dapat dikonstruksi secara deliberatif, forensik, atau epideiktik. 

Pada awal kelahirannya retorika adalah sebuah ilmu untuk memperkuat logika. Namun dalam praktik dewasa ini, retorika hanya menjadi model wicara demonstratif atau epideiktik, kurang membuka ruang dialogis atau deliberasi, lebih banyak memuji setinggi angkasa kawan atau membenam ke dasar lautan lawan. Dalam talkshow di televisi, banyak model retorika epideiktik yang dipraktikkan oleh politikus, pengacara kasus korupsi, dan ilmuwan artis. Hanya phantasiai: hasrat yang dipaksakan dan bukan impresi ide (Amelie O. Rorty (ed), Essays on Aristotle’s Rethoric, 1994).

Dengan fungsi retorika, Prabowo tampil penuh percaya diri, bicara tanpa teks, alunan vokalitas menarik, dan tidak tersendat-sendat. Itulah kesempurnaan pidato Prabowo ketika menyampaikan visi dan misi ekonominya. Prabowo mendeduktivikasi masalah melalui bahasa slogan dan jargon.

Namun retorika itu pelan-pelan luruh ketika moderator mulai membuat pertanyaan irisan (verifikasi). Konsep debat memang meminimalkan peluang mengoreksi langsung oleh moderator, tapi para ekonom dan pemikir sosial-ekonomi bisa menilai kelemahan konsep ekonomi dan pembangunan Prabowo.

Dari hasil diskusi saya dengan doktor ekonomi pengajar UI, Berly Martawardaya, gagasan Prabowo dianggap big push strategy. Pengungkapan gagasannya terkesan bombastis, meyakinkan, dan enak didengar. Namun model top down seperti ini tidak cocok dengan suasana demokrasi yang menginginkan partisipasi dibandingkan instruksi. Ini berbeda dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Prabowo juga kerap menguantifikasi prestasi pemerintahan SBY beberapa kali lipat, tapi “jauh panggang dari api” sebagai strategi jangka pendek. Singkatnya, pendekatan pembangunan Prabowo yang berpusat pada negara (state-centered development) telah usang dimakan zaman.

Sebagai slogan, apa yang ditawarkan Prabowo telah menjadi klise dan delusion complex: bagian dari praktik seduksi tanpa solusi. Saat musim pilkada dan pileg kita cukup sering mendengar kampanye seperti ini: memberikan mimpi fantastis bagi publik dan publik akan kecewa berat ketika terbangun. Janji-janji “langitan” juga menunjukkan problem psikologi inferiority complex, kerap terpukau pada “yang di luar sana”, dan alpa kemampuan bangsa sendiri.

Kelemahan semakin terlihat ketika tanya-jawab antarkandidat. Beberapa pertanyaan tricky Jokowi tidak mampu dijawab tuntas dan memenuhi kaidah akademis. Penjelasan Prabowo terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terlalu simplistis dan normatif. Yang paling memukul ketika pertanyaan TPID “tidak dikenali” Prabowo. Angka kebocoran Rp. 7.200 triliun pertahun oleh pakar ekonomi Faisal Basri dianggap sebagai “bohong dengan gagah-gagahan”.

Satu-satunya kehebatan Prabowo adalah menjelaskan strategi pertanian dan kelautan, termasuk memaksimalkan lahan tidur. Gagasan ini terlihat dikuasai “luar kepala”, bukan lagi “ilmu pengetahuan” baginya. Tentu tidak heran, pengalamannya sebagai ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membantu itu. Namun, jika terselip pertanyaan nakal, “ngapain aja selama ini?”, akan terlihat lagi ironinya. Prabowo juga menang pada strategi semiotika visual, ketika adegan “peluk-cium”, termasuk kesetujuannya pada gagasan ekonomi kreatif Jokowi.

Less is More
Kelemahan Jokowi dalam menghias kata dan penampilan memang sedikit mencemaskan pada awal debat. Ia terkesan kurang atraktif dan beberapa kali sempat terdiam. Itu memang penampilan otentiknya, meskipun publik pendukung menginginkan ia tampil lebih “glamor” dalam debat. 

Jokowi terlihat memegang catatan meskipun tidak sering melihatnya. Ia tidak banyak berstatistik tapi menghadirkan pandangan realistis dan kontekstual dengan pendekatan induktif. Ia mulai dengan kasus, nama orang, dan tempat. Jokowi tidak beretorika suara dan memilih berargumentasi. Ia memperkuat idenya dengan “kesuksesan-kesuksesan kecil” ketika menjabat sebagai walikota dan gubernur melalui contoh kartu sehat dan kartu pintar.

Namun di situlah kelebihan Jokowi. Ia tidak beretorika tetapi menyampaikan pandangan kritis-pragmatisnya dengan strategi terukur berbasis problem lapangan. Penguasaan atas regulasi ekonomi dan pembangunan juga penanda ia seorang teknokrat-pekerja dibanding politikus-pembual.

Ia menjadikan bahasa sebagai medium untuk menyampaikan ide, sebagai praktik berwacana. Beberapa saat Jokowi melupakan tatakrama kultural untuk tidak ikut saling memuji, karena bukan itu esensi debat kontestasi elektoral. Ia memilih merumuskan konsep ekonomi berdikari beserta strategi melabuhkannya, di sini dan sekarang! 

Jokowi lemah beretorika tapi teliti berwacana. Namun itulah fungsi utama bahasa, sebagai transformasi pengetahuan dan penyebaran teks-teks kritis. Seperti diungkapkan Michael Halliday, pakar linguistik Australia kelahiran Inggris, “bahasa bukan sekedar susunan kalimat. Ia mengandung teks, wacana – dimana terjadi pertukaran makna dalam konteks interpersonal, satu dengan yang lain” (Halliday, Language as Social Semiotic, 1978). 

Banyak orang sesat pikir terhadap istilah wacana yang kerap dimaknai “teori atau omong doang”. Jika itu dimaksudkan maka lebih pas disebut retorika, membual, atau flatus vocis. Fungsi wacana adalah menyeleksi pengetahuan dan mengoperasionalisikannya dalam konteks dan waktu yang tepat. Pemimpin penting memilih ide paling sesuai dari seluruh paradigma dan teori ekonomi agar bangsa ini bisa berdikari.

Pilihan publik tinggal dua: mau pemimpin pintar berslogan dan beretorika, atau pemimpin yang berwacana dan menjalankannya tanpa perlu kecanggihan kata-kata?

Siperubahan.com, 24 Juni 2014