Ketersinggungan SBY dan Politik Patrimonialisme
Teuku Kemal Fasya

Dimulai dari “pancingan” Anas Urbaningrum, dan kemudian dilanjutkan oleh Sekjen PPP, Romahurmuziy, yang meminta Ketua Umum, sekaligus Ketua Majelis Tinggi (sebelumnya juga merangkap sebagai Ketua Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali bersedia maju sebagai calon wakil presiden untuk menyelamatkan bahtera partai berlian bersegi itu. 

Namun SBY melihat usulan itu  sebagai olok-olok, merendahkan, dan melukai dirinya sebagai  pribadi. Saking tersinggungnya, Romahurmuziy harus minta maaf secara terbuka kepada SBY (The Globe Journal, 27 April 2014).

Patrimonialisme
Sebenarnya ketersinggungan SBY tidak aneh. Sebagai seorang pemimpin militer yang berangkat dari dari kultur dominan “Nusantara”, sikap turun pangkat tercitra aib. Tentu saja harus dibedakan “aib kultural politik” dan logika politik rasional. Dalam konteks politik rasional pemerintahan, tak salah seseorang di posisi lebih tinggi memilih jabatan lebih rendah pada lain waktu. Sepanjang hal itu rasional dan etis dalam kerangka hukum dan konstitusi yang berlaku.

Secara historis geopolitik, kita melihat kepemimpinan politik Vladimir Putin, yang memulai kekuasaannya dari perdana menteri Rusia, kemudian menjadi presiden, dan “turun pangkat” menjadi perdana menteri kembali. Demikian pula mantan ibu negara Amerika, Serikat Hillary Rodham Clinton. Setelah tak lagi menjadi first lady, ia masih mau berkeringat untuk menjadi senator dari negara bagian New York.  Memang setelah itu karirnya naik-turun. Setelah sempat gagal sebagai calon presiden konvensi Partai Demokrat, ia kemudian diangkat menjadi menteri luar negeri di masa pemerintahan Barrack Obama.

Di Indonesia, kita melihat praktik normal seseorang yang telah menangguk posisi superior mau turun ke panggung inferior. Nur Mahmudi Ismail, mantan presiden Partai Keadilan (Sejahtera) mencalonkan diri sebagai walikota Depok dan terpilih dua periode (2005-2010 dan 2010-2015). Begitu pula Hidayat Nur Wahid, mantan presiden PKS. Puncak karirnya adalah ketua MPR periode 2004-2009. Namun setelah itu ia “tergoda” meluncur ke bawah sebagai calon gubernur DKI pada 2012 lalu. Sayangnya tidak terpilih.

Tentu ada juga motif turun pangkat sebagai avonturisme. Bambang Dwi Hartono bisa menjadi contoh terbaik. Setelah menjabat sebagai walikota Surabaya selama dua periode ia kemudian bersedia menjadi wakil walikota berpasangan dengan Tri Rismaharini pada 2010. Di tengah jalan, ia mengundurkan diri untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada 2013 tapi tidak terpilih. Setelah itu ia ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi ketika menjabat walikota.  Di saat  status tersangka pun, ia masih tetap mencoba memperpanjang nafas dengan memilih “kekuasaan ecek-ecek” jika dibandingkan sebelumya, sebagai anggota legislatif DPRD Jawa Timur pada Pemilu 9 April 2014.

Kembali pada sikap SBY, sebagai seorang militer cum Jawa, pilihan untuk turun pangkat jelas tidak dikenal dalam tradisi politik arkaik budaya itu. Konstruksi budaya politik pemerintahan Indonesia yang terinspirasi kultur Jawa pernah ditulis oleh Harorld Crouch (1979), profesor ilmu politik dari Australian National University (ANU), yang dinamakan politik patrimonialisme. Bagi Crouch, bukan pemerintahan priyayi Soekarno, tapi Soeharto dan rejim Orde Barulah yang menumbuhkan dan memperkuat akar politik patrimonialisme.

Politik patrimonialisme memiliki wujud lebih kompleks dan mendalam dibandingkan politik patronase. Bukan saja membuat hubungan patron-client, budaya politik patrimonialisme membangun jaring-jaring kharismatisme yang memperberat daya tangguh kekuasaan. Patrimonialisme di samping menolak oposisionisme dan menyokong loyalisme, juga menjadikan Soeharto sebagai figur sentral dari seluruh jaring kekuasaan yang tersedia. “Sang jenderal senyum” menguntai jalinan kompleks kekuasaan antara politik, militer dan ekonomi sehingga menjadi salah satu pemerintahan paling kuat dalam sejarah Asia modern (Jamie Mackie dalam Edward Aspinall dan Greg Fealy, Soeharto’s New Order and its Legacy, 2010).

Langkah Melompat
Tentu sulit mengharapkan SBY mengubah watak politiknya, dan serta-merta memilih langkah taktis menyelamatkan Demokrat yang terpuruk pada Pemilu 2014 melalui seruan turun pangkat itu. Namun seharusnya SBY rileks aja dan memerhatikan dengan seksama praktik komunikasi Anas atau Romahurmuziy itu sebagai wacana politik menjelang pilpres yang seduktif, kompleks, nan neurosis.

Jika SBY menolak turun pangkat sebagai calon wakil presiden, ia bisa memilih langkah lain untuk menyelamatkan kekuasaannya. Salah satunya mendukung sosok yang terlihat memiliki kans kuat sebagai pemenang pada pertarungan 9 Juli mendatang. Pertarungan pilpres, sampai sejauh ini, mengerucut pada persaingan dua sosok : Jokowi dan Prabowo. Seluruh energi lobi politik besar kelihatan akan berada pada dua poros ini.

Saat ini peta politik (semi) patrimonialisme terlihat pada pada tiga poros: Megawati, Prabowo, dan Aburizal Bakrie. Politik patrimonialisme yang terkonsolidasi ada di PDI-P dan Gerinda. Golkar mungkin harus dikeluarkan sementara karena figuritas ARB mendapat badai kuat dari internal partai. Ditambah dengan kharismatisme SBY, sesungguhnya ada tiga tokoh yang dengan sadar masih melestarikan budaya politik patrimonialisme yang kontradiktif dengan citarasa demokrasi.

Pertanyaannya, bisa tidak SBY memilih langkah melompat, melewati pagar kepriyayiannya menghancurkan piramida patrimonialisme di dalam tubuh politiknya untuk menyelamatkan demokrasi? Jika SBY memuji perjalanan pileg yang cukup aman-terkendali, meskipun di sana sini ada kecurangan, ia bisa memilih langkah rendah hati mendekati Megawati dan menawarkan paket sederhana koalisi mendukung pencapresan Jokowi tanpa harus bersyarat wakil presiden. Lupakan para pemenang konvensi. Mungkin sang pemenang konvensi bisa ditabung untuk peluang kekuasaan lain setelah pilpres.

Harus diakui, ini langkah berat. Dengan sikap ketersinggungan ketika diminta jadi wakil presiden 2014-2019, SBY tentu tidak memiliki keuletan ke arah sana. Tapi bicara politik, kita bicara tentang intelejensia dan seni ketaktertebakan yang mungkin saja terjadi. Jangan kuatir, langkah mendukung Jokowi tidak berarti semakin memperberat kultus pada Megawati dan Soekarnois, karena disadari atau tidak, Jokowi tidak berangkat dari sungai yang sama dengan Megawati atau Puan Maharani ketika mengarungi politik. 

Saya kok yakin, meningginya populisme Jokowi akan menjadi air bah yang bisa menerjang patrimonialisme, bahkan di tubuh PDI-P dan tubuh-tubuh politik berkarat lainnya.

Teuku Kemal Fasya, dosen antropologi politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
www.siperubahan.com, 1 Mei 2014.