Destruksionisme Golkar
Teuku Kemal Fasya

Kasus jual beli kasus di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tertangkap tangannya ketua MK, Akil Mochtar (AM) bukan saja menunjukkan infeksi di dalam lembaga pengadilan konstitusi itu, tapi juga membuka kotak pandora baru, yaitu keterlibatan salah satu partai besar, Golkar, dalam praktik korupsi di lembaga peradilan.

Dari penyelidikan yang kini beredar di pblik, paling tidak ada tiga kasus yang semuanya melibatkan praktik illegal AM dengan lingkaran Golkar. Pertama kasus suap Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang melibatkan angota DPR komisi II dari Partai Golkar, Chairun Nisa dan petahana Hambit Bintih yang sebelumnya dikenal sebagai kader Golkar. 

Kedua, kasus suap Pilkada Lebak, Banten yang melibatkan adik kandung gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Seperti ketahui hanya Lebak lah di Banten yang belum berhasil “dikuningkan” dan menjadi dinasti politik Golkar. 

Ketiga, kasus sengketa Pilkada Sumba Barat Daya, NTT. Pada kasus ini MK memenangkan pasangan Golkar, meskipun di persidangan MK sendiri diakui banyak kecurangan. Ajaibnya KPU setempat tidak melaksanakan putusan itu karena ditolak publik dan didukung kepolisian. AM sendiri, sebelum menjadi ketua MK juga dikenal sebagai anggota DPR RI Golkar selama dua periode. 

Kerusakan Demokrasi
Kasus ini bukan hanya sebuah pukulan KO yang meruntuhkan seluruh sendi trias politika negara ini, karena seluruh semua lini kekuasaan eksekutif legislatif, dan yudikatif jatuh dalam kubangan korupsi, namun juga menunjukkan kerusakan demokrasi akibat keterlibatan orang-orang yang aktif di partai politik. Jika Max Weber sempat menyebut bahwa partai politik adalah the children of democracy, maka tepat dikatakan partai-partai korup sebagai anak haram demokrasi.

Hubungan eksponen Golkar dalam kasus tersebut telah menunjukkan bagaimana korupsi berjalan dengan desain yang sangat rapi, “profesional”, dan sistematik. Andai KPK tidak memiliki naluri intelejen dan teknologi yang baik besar kemungkinan kasus-kasus ini tidak akan terungkap. Kejahatan korupsi yang melibatkan civitas Golkar seperti membuka kembali tesis kegagalan reformasi di Indonesia akibat masih kuatnya anasir Soehartois itu di dalam tubuh kekuasaan.

Sebagai kekuatan politik yang dimunculkan untuk mengerdilkan pengaruh politik Orde Lama (PNI, Masyumi, PSI, Murba, dan PKI), Golkar memang menjadi mesin representasi politik paling dominan dan paling lama bertahan di Indonesia. Bersama militer dan birokrasi, Golkar menjadi sistem pendukung paling kuat sekaligus profesional selama lebih 30 tahun sejak pertengahan 60-an hingga Soeharto dilengserkan pada 1998. 

Bahkan ketika pemilu pertama era reformasi pada 1999, citra partai Golkar tidak langsung ambruk. Ia bergeming di tengah badai dan kokoh di urutan kedua setelah PDIP. Pada pemilu 2004 Golkar bahkan menjadi pemenang. Era ini bisa dikatakan sebagai era kebangkitan dan pemulihan citra politik Golkar. Posisinya kembali turun pada pemilu 2009 tapi tidak signifikan. Hal itu muncul idola publik baru yaitu Partai Demokrat dengan tagline anti-korupsi.

Perjalanan partai beringin dipengaruhi banyak faktor baik eksternal dan internal. Secara eksternal sedikit partai politik yang rapi dalam mengonsolidasikan platform dan program politik sebaik Golkar. Secara internal friksi yang terjadi tidak sampai menyebabkan kapal besar Golkar karam.

Beberapa elite Golkar sempat berseteru dan pecah hingga melahirkan “partai-partai pelangi”. “Golkar baru” tersebar di banyak partai, mulai partai dari Demokrat, Gerindra, Hanura, hingga PKPI. Goncangan paling besar terjadi ketika Aburizal Bakri dan Surya Paloh terlibat dalam persaingan posisi nomor satu, yang dikenang sebagai “kongres Rp. 1 triliun” di Pekanbaru pada 2009. Sejak itu Surya Paloh memilih mendirikan organisasi baru dan kemudian menjadi parpol: Nasdem. Meskipun mengambil banyak kader potensial, Golkar tidak semakin menipis pesonanya. Dibandingkan dengan semua “partai eks-Golkar”, Golkar Ical masih yang paling unggul, seperti terbaca dari hasil-hasil survei.

Momentum Fundamental
Beberapa survei masih menempatkan posisi Golkar pada tiga besar pemenang pemilu 2014. Lembaga Survei Nasional pada 23 Maret lalu menempatkan Golkar pada posisi kedua pemenang pemilu 2014 dibawah PDIP.  Alvara Research Centre pada 10 September lalu menempatkan Golkar pada posisi ketiga dibawah PDIP dan Gerindra. Posisi Golkar yang baik itu ditunjang oleh kebangkrutan partai penantang lainnya (Demokrat dan PKS) dan lemahnya logistik partai menengah-kecil (PKB, PPP, dan PBB).
 
Memang ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader Golkar seperti pengadaan Alquran dan PON XVIII di Riau, tapi secara kumulatif Golkar masih cukup baik di mata publik. Namun kasus MK ini bisa berbicara lain. Ia bisa menjadi tsunami yang membuat kecabuhan politik apalagi jika sampai menyeret Ratu Atut Chosyiyah dan petinggi Golkar lainnya. Jika nantinya dinasti Atut Golkar di Banten ini ambruk oleh kasus hukum, besar kemungkinan kerusakan partai ikon Orde Baru ini akan memerlukan waktu penyembuhan yang lama, dan tidak terkejar untuk kembali bugar di pemilu 2014.

Menit ini saya kembali teringat langkah politik Presiden Abdurahman Wahid yang pernah mengeluarkan dekrit pembubaran Partai Golkar. Langkah itu bukan sikap sentimentil atau personal, tapi pemikiran fundamental yang brilian untuk melepaskan bangsa dari kanker sejarah dan politik kelam masa lalu.

Sayang kita tak lagi memiliki presiden seberani Gus Dur untuk melakukan perbaikan. Langkah fundamental tinggal pada publik untuk menolak memilih parpol beraktivis korup, tersangkut kejahatan masa lalu, dan pro-primordialisme dan sektarianisme pada pemilu 2014.

Teuku Kemal Fasya, aktivis SIPerubahan.
www.siperubahan.com, 2 April 2014.