QUO VADIST INDEPENDENSI MEDIA DI DAERAH RAWAN KONFLIK JELANG PEMILU 2014

Hasan, Kamaruddin (2014) QUO VADIST INDEPENDENSI MEDIA DI DAERAH RAWAN KONFLIK JELANG PEMILU 2014. Situs BeritaHUKUM.com.

Preview

Text 16.QUO_VADIST_Independensi Media di Daerah Rawan Konflik Jelang Pemilu.pdf Download (813kB) | Preview

Abstract

SEMASA HIDUPNYA Dr. Dedy N. Hidayat dalam sebuah diskusi perkuliahan tentang Ekonomi Politik Media di Pasca UI Salemba Jakarta, tahun 2006 mengatakan, “...media massa berfungsi memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen-obyektif dimana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan. Sekali lagi, posisi media sebagai ruang dialog membutuhkan landasan filosofis independen, obyektifitas dan landasan praktis netralitas yang perlu dijaganya secara baik dan benar”. Saat itu, saya sebagai salah satu mahasiswa pascasarajana UI yang berasal dari daerah konflik yaitu Aceh, mempertanyakan bagaimana dengan daerah konflik seperti Aceh, Papua, Ambon, Poso dan lain-lain, apakah media mampu mempertahankan landasan filosofinya menjaga netralitas, independensi dan obyektifitasnya dalam kondisi tidak normal?. Diskusi kelas tersebut berlangsung 1 jam lebih, beberapa poin perlu saya kemukakan, antara lain; bahwa rakyat kita secara umum masih awam terhadap proses lahirnya sebuah berita-cerita dari media massa dan tentu saja media mengambil bahan baku dari pengalaman dan mengemasnya dalam bentuk cerita atau berita; ia menceritakan kembali cerita itu kepada kita, dan kita menyebutnya realitas. Memang seawam-awamnya rakyat pasti tahu bahwa media tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada dibalik informasi yang disampaikan. Minimal media memiliki tiga kepentingan utama; kepentingan ekonomi (economic interest), kepentingan kekuasaan (power interest) serta kepentingan public. Kepentingan publik inilah sebenarnya yang mendasar dan media mesti menjadi ruang publik / public sphere yang independen, obyektif serta netral. Ironinya public sphere / ruang publik malah sering terabaikan yang diakibatkan oleh kuatnya kepentingan ekonomi maupun kekuasaan. Kuatnya kepentingan tersebut sesungguhnya menjadikan media tidak lagi independen, obyektif, netral, jujur, adil dan terbuka yang pada akhirnya menimbulkan persoalan obyektivitas pengetahuan sebagai bias dari cerita atau pemberitaan media.

Actions (login required)

View Item