Komunikasi Politik Nihil Etika dan Norma Politik
Kamaruddin Hasan, M.Si
Oleh: Kamaruddin Hasan
REALITAS pesan-pesan politik kontemporer jelang pilpres 2014 lebih banyak meresahkan publik ketimbang proses pendidikan politik, bahkan cenderung tanpa etika, provokatif, cenderung kampanye hitam, keras/agitasi dan menjurus ke brutal.
Pesan-pesan politik ini mengalir tanpa bisa dihambat oleh siapapun terutama melalui saluran media baru/media social/internet yang lansung dikonsumsi oleh rakyat. Sangat bebas bagi saluran politik dalam memposisikan diri bisa sebagai penyejuk atau sebaliknya justru sebagai pembakar atau menjadikan pesan komunikasi politik itu makin sarat aroma kekerasan. Dan mesti diingat, rakyat hanya tetap dijadikan Komoditas untuk kepentingan politik.
Pesan-pesan politik ini diperankan politisi sebagai komunikator politik termasuk Tim pemenangan (tim sukses) masing-masing pasangan capres-cawapres jelang pilpres 2014. Memang sebagai proses politik, komunikasi berperan menghubungkan bagian-bagian dari sistem politik, komunikasi itu bagai aliran darah yang mengalirkan pesan-pesan politik, yang baik mampun yang buruk.
Pesan politik dan perilaku saling menghujat, menghina, memprovokasi dengan metode black campaign, pola agitasi, black propaganda tampaknya bukan hal yang tabu lagi. Bahkan masuk dalam ranah-ranah paling private capres cawapres (kepercayaan, agama, keluarga, dll). Semua merasa pendapat diri dan Tim nya yang paling benar, sehingga tidak mau lagi mendengar dan menghargai yang lainnya. Hukum rimba, hukum kekerasan diadopsi dan jadi andalan, sehingga pihak yang kuat secara otomatis akan menang dan yang lain tidak penting lagi, inilah demokrasi kapitalistik di gadangkan.
Sepertinya, Tim pemenangan/tim sukses capres cawapres, sedang mempraktekkan komunikasi politik hihil etika politik dengan Black campaign dan black propaganda mengutamakan tehnik-tehnik Name Calling, yang menjadi andalan, yaitu dengan memberikan label paling buruk pada tim atau capres cawapres lain dengan tujuan supaya rakyat tidak menyukai, menolaknya dan tentu pada hari H tidak memilih.
Padahal, masih banyak tehnik-tehnik lain yang lebih manusiawi, beretika, mendidik rakyat dan bahkan akan mendapatkan dukungan dari rakyat, sebut saja ada tehnik Glittering Generality, teknik menghubungkan sesuatu dengan ‘kata yang baik’ dipakai untuk membuat rakyat menerima dan menyetujui sesuatu tanpa memeriksa bukti-bukti. Transfer, teknik membawa otoritas, dukungan, gengsi dari sesuatu yang dihargai dan disanjung kepada sesuatu yang lain agar sesuatu yang lain itu lebih dapat diterima.
Testimoni (kesaksian), teknik memberi kesempatan pada orang-orang yang mengagumi atau membenci untuk mengatakan bahwa sebuah gagasan atau program atau produk atau seseorang itu baik atau buruk. Plain Folks, teknik yang dipakai dalam upaya meyakinkan rakyat bahwa capres cawapres dan gagasan-gagasannya adalah bagus karena mereka adalah bagian dari ‘rakyat’. Card Staking, meliputi pemilihan dan pemanfaatan fakta atau kebohongan, ilustrasi atau penyimpangan, dan pernyataan-pernyataan logis atau tidak logis untuk memberikan kasus terbaik atau terburuk pada suatu gagasan, program, orang, atau produk. Teknik ini memilih argument atau bukti yang mendukung sebuah posisi dan mengabaikan hal-hal yang mendukung posisi itu. Argument-argumen yang dipilih bisa benar atau salah, serta Bandwagon, teknik ini digunakan dalam rangka meyakinkan kepada rakyat bahwa semua anggota suatu kelompok menerima visi misi dan programnya, dan oleh karena itu rakyat harus mengikuti kelompok dan segera menggabungkan diri pada kelompok tersebut.
Tim pemenangan/sukses capres cawapres 2014 baik secara institusional maupun individual, dilakukan dengan berbagai strategi; dengan pure publicity yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial yang natural atau apa adanya. Dengan, free ride publicity yakni publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau menunggangi pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. Dengan tie-in publicity yakni memanfaatkan extra ordinary news (kejadian sangat luat biasa). Dan dengan, paid publicity yakni cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa. Mereka akhirnya tidak hanya melanggar batas etika politik, tetapi juga melecehkan akal sehat publik. Kebijakan publik yang kelak lahir tidak akan berhubungan langsung dengan peningkatan tarah kehidupan rakyat, bahkan bisa sebaliknya.
Sisi lain, komunikasi politik dari Tim pemenangan/sukses, dalam proses pencitraan yang kurang mendidik dengan Politik salon yang sangat menonjol bahkan kecenderungan manipulasi politik. Rakyat kembali diakali, dengan usaha-usaha yang cenderung machiavelistik atau menghalalkan segala cara. Ada tendensi, pencitraan politik yang dibangun bertentangan dengan realitas sesungguhnya. Pencitraan politik memungkinkan elit yang masa lalunya kelam menjadi abu-abu atau terang.
Tokoh yang menjual agama untuk kepentingan kekuasaan bisa dicitrakan politisi religius. Sosok sektarian bisa ditampilkan pluralis. Figur otoriter bisa seolah-seolah demokratis. Kalau dilanjutkan, tokoh yang menindas rakyat bisa diopinikan tegas dalam implementasi kebijakan. Pejabat publik yang tak mengerjakan apa-apa untuk kesejahteraan rakyat semasa memangku amanah publik bisa diopinikan berhasil, track recordnya gampang dirubah. Memang yang lebih penting; Kemasan! demikian Goenawan Muhammad membuat kesimpulan menyindir. Kehidupan politik telah berubah menjadi lapak dan gerai, kios dan show-room, hasil jajak pendapat jadi ukuran yang lebih penting ketimbang kebenaran, penampilan yang atraktif, lebih efektif ketimbang prestasi dan gagasan sosial yang menggugah.
Di tengah megap-megap kehidupan rakyat dan lemahnya kekuatan masyarakat sipil, realitas politik kontemporer ini yang mengutamakan kemasan sangat merisaukan. Rakyat yang secara psikologis stagnan juga bisa terpukau dengan segala muslihat politik yang kini berlangsung. Mungkin sedang berlaku adagium, orang pintar tidak hanya memakan orang bodoh, tetapi juga orang stagnan. Sistem ‘demokrasi-kapitalistik’ yang sedang berjalan di negeri ini berada tengah nihilnya pelaksanaan etika dan norma. Dengan paham pragmatisme oportunistik.
Walupun demikian, masih ada komunikator politik yang tergabung dalam Tim Pemenangan dalam katagori sebagai komunikator politik progresif, dengan bekal idealisme dan pengetahuan cukup, hendak menjembatani kepentingan rakyat dengan pesan-pesan politik yang beretika. Tentu saja harapan tercurah kepada mereka, tidak hanya untuk mendobrak stagnasi politik, mengkonter pesan-pesan politik yang cenderung provokatif atau kampanye hitam, tetapi mendorong kembali gagasan-gagasan kemajuan dan implementasinya dalam membangun bangsa Negara ke depan.
Mereka diharapkan menjalin sinergi dengan elemen masyarakat sipil yang masih tersisa, sekalipun mereka minoritas di tengah sistem politik dan realitas sosiologis yang kita cenderung mematikan idealisme dan model politik yang bertanggung jawab. Bukankah semuanya (kedua pasang capres-cawapres) dari proses politik ini dimaksudkan dan ditujukan untuk; kemajuan, kecerdasan, kesejahteraan, kemandirian, identitas kebangsaan, nasionalisme, peradaban yang lebih baik dan lain-lain yang diperjuangkan? Kalau ya, mengapa kemudian menjalankan proses komunikasi politik tanpa etika dan norma politik? Monggo kita jawab sama-sama….
__________________________
Penulis: Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP Unimal, juga Ketua Development for Research and Empowerment – DeRE-Indonesia, dan Penanggung Jawab Sekolah Menulis & Kajian Media (SMKM), Atjeh dan Atjeh Analyst Club (A2C). Email: kamaruddinkuya76@gmail.com HP. 0813 9502 9273
Editor: Safta
Your comment?