Meeting Desa Wisata di Sulawesi Barat
Dalam proses perjalanan mendampingi program PNPM mandiri pariwisata terutama bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata. Banyak realitas yang dapat diungkapkan sebagai solusi dan strategi bagi pemberdayaan rakyat di desa-desa dalam segala aspek. Aspek utama adalah bagaimana pemberdayaan manusia atau rakyat dalam desa bersangkutan. Potensi utama pariwisata terletak pada manusianya, bukan pada obyek wisatanya. Juga potensi utama terletak pada kearifan lokalnya atau local wisdomnya. Tanpa partisipasi aktif, kepedulian, keikutsertaan, penerimaan secara baik, program apapun yang direncanakan, luncurkan, dijalankan tidak akan pernah bertahan lama apalagi dapat berjalan secara sustainable. Mulai dari proses perencanaan, pendataan/penelitian potensi, penyusunan program, realisasi program dan lain-lain keterlibatan rakyat mutlak diperlukan.
Konsep pemberdayaan rakyat sebagai upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas rakyat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan di tingkat desa, terutama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di perdesaan.
Dalam proses pemberdayaan rakyat diperlukan keterlibatan secara utuh, berkelanjutan, dengan sepenuh hati dari pemerintah setempat, dan berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan terjaminnya keberlanjutan program dengan berbagai hasil yang dicapai. Pengembangan dan peningkatan kapasitas rakyat baik individu maupun kelompok di desa dengan dukungan sarana prasarana untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif rakyat yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan kegiatan-kegiatan terutama pariwisata di tingkat desa tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Memang mesti diakui, program PNPM Mandiri Pariwisata merupakan salah satu program upaya pemberdayaan rakyat di perdesaan yang berimbas pada penanggulangan kemiskinan, tentu dengan syarat melibatkan berbagai pihak mulai pemerintah setempat dan rakyat luas. Artinya, dalam proses pemberdayaan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan bukan objek, dengan memberi kesempatan kepada rakyat seluas luasnya dalam mengembangkan kapasitasnya dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Dengan memprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif yang langsung menyentuh rakyat miskin didesa.
Potensi tersebut diperkuat, bahwa wilayah nusantara dominan adalah perdesaan dengan mata pencaharian rakyat didominasi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dll. Data dari Bappenas, dari tahun ke tahun kalau disimpulkan menyebutkan terdapat 66 % dari tenaga kerja yang bekerja di perdesaan pada sektor pertanian dan sejenisnya. Akan tetapi, jumlahpenduduk miskin di perdesaan bahkan cenderung meningkat angkanya secara signifikan.Data dari Menkesra kalau disimpulkan juga demikian, bahwa penduduk miskin yang berada di perdesaan mencapai 64% dari total penduduk miskin di Indonesia.
Walau terkesan utopis bagi beberapa Negara, PBB melalui UNWTO menargetkan untuk dapat menghapuskan separuh jumlah penduduk miskin di dunia pada tahun 2015 mendatang. UNWTO, sebagai badan PBB yang bergerak di bidang kepariwisataan, dengan lembaga terkait lainnya turut pula mengampanyekan pariwisata sebagai salah satu alat untuk memerangi kemiskinan. Tentu hal ini sangat berkaitan dengan tujuan PBB mewujudkan MDG’s (Millenium Development Goals) untuk secara bertahap mengurangi kemiskinan secara komprehensif. PBB mencanangkan program MDGs pada September 2000 dan menjadikan masalah kemiskinan dan aksi pengentasannya menjadi wacana dan agenda prioritas negara-negara di dunia termasuk Indonesia, tentu bagi negara-negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs.
Sehingga banyak Negara dewasa ini telah mengembangkan potensi wisata desa-desa dengan memajukan potensi kerarifan lokal yang dimiliki. Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Besarnya fungsi, peran dan kontribusi pariwisata bagi bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat, menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor utama dalam penguatan perekonomian rakyat dan negara.
Pariwisata tidak dapat dipisahkan dengan upaya pemberdayaan, kearifan lokal, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan dan jenis usaha pariwisata lainnya. Pariwisata merupakan bagian dari budaya suatu rakyat, yang berkaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimilikinya. Pariwisata juga dapat dikatakan sebagai pengalaman manusia, sebagai perilaku sosial, sebagai fenomena geografik, sebagai sumber daya, pariwisata sebagai bisnis, pariwisata sebagai industri dan sebagainya.
Pemberdayaan rakyat melalui desa wisata dapat memberikan kontribusi ekonomi dan peningkatan kehidupan sosial baik langsung maupun tidak langsung kepada rakyat setempat. Peningkatan ekonomi rakyat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan aset fisik, peningkatan nilai tanah dan lain-lain.
Dalam proses pemberdayaan rakyat di desa-desa wisata, pola participatory rural appraisal (PRA) saya kira menjadi landasan utama. Participatory rural appraisal sebagai metodologi interaksi dengan rakyat di perdesaan, mencoba untuk mengerti tentang keadaan rakyat tersebut dan belajar dari mereka. Keterlibatan rakyat diperlukan untuk secara aktif berkomunikasi atas isu, masalah, aspirasi tertentu dan keterlibatan dalam proses pengorganisasian untuk memecahkan masalah tersebut. Terjadinya suatu proses interaksi dengan rakyat desa untuk melatih dan pelatihan pengetahuan secara bersama. Hal ini sebagai langkah pembelajaran dari, untuk dan dengan rakyat desa dalam memperoleh data, menganalisisnya, mengevaluasi keterbatasan, danpeluang yang ada. Sehingga dapat membantu memberikan informasi dan data yang akurat dalam program pembangunan desa wisata. Intinya, partisipasi dari rakyat dalam program desa wisata menjadi fondasi utama dalam proses pemberdayaan dan membangunan desa wisata di seluruh nusantara.
256 kunjungan
