Memang media massa sampai saat ini dipercaya membawa dampak (positif atau negatif) yang siginifikan terhadap perkembangan demokrasi di nusantara ini.
Demokrasi dapat terpelihara karena ada partisipasi politik rakyat yang aktif dan peduli terhadap masalah-masalah politik negaranya dan kewargaan atau civic affairs. Partisipasi politik rakyat adalah inti demokrasi.
Maka wajar ketika perang komunikasi politik dengan berbagai strategi di praktekkan oleh para politisi jelang Pilpres 2014. Walau kemudian karena libido dalam memengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan cenderung berlebihan, yang mengakibatkan mencederai esensi dari komunikasi, komunikasi politik dan demokrasi itu sendiri, secara langsung maupun tidak tentu mencedarai rakyat.
Hal ini dapat disaksikan, dibaca, di dengar melalui berbagai bentuk media massa dengan praktek-praktek kotor kampaye hitam, propaganda negatif dan lain-lain.
Proses komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi tentang pesan-pesan politik dari komunitor politik (pemerintah, politisi, aktifis politik dan kalangan professional). Proses komunikasi politik tersebut akan sangat penting dan menentukan dalam menampilkan demokratisasi.
Realitas komunikasi politik dengan berbagai strategi termasuk strategi dalam kampanye dengan memberikan visi, misi, dan program.
Dinamika tersebut semakin berkembang dengan dukungan dan kekuatan media massa dalam mewujudkan demokratisasi. Target utama adalah pencitraan politik yang positif, mempengaruhi rakyat dan mendapat opini positif dari rakyat.
Sehingga politisi, capres-cawapres, tim pemenangan, relawan dan lain-lain memanfaatkan political marketing dengan berbagai gaya komunikasi (bahasa, simbol dan semiotika) dalam penyampaian pesannya dengan berbagai bentuk media massa. Political marketing setidaknya dalam konteks transisi demokrasi seringkali dimakna sebagai rekayasa citra.
Proses komunikasi politik yang bombastis melalui berbagai media massa tersebut, membuat sebuah realitas politik rill ini kemudian menjadi atau menimbulkan hiper-realitas atau realitas semu dalam dunia politik kontemporer. Dengan merujuk pada realitas artifisial yang telah terdistorsi atau perekayasaan oleh media massa.
Sehingga kehilangan esensi, prinsip dasar atau tujuan utama dalam proses politik Pilpres 2014. Citra politik politisi, capres-cawapres, dibangun melalui aneka media, terlepas dari kecakapan, kepemimpinan, dan prestasi politik yang dimilikinya.
Hiper-realitas sebagai penciptaan realitas yang tidak lagi mengacu pada realitas di dunia nyata sebagai referensinya, sehingga ia menjadi semacam realitas kedua atau second hand reality yang referensinya adalah dirinya sendiri. Hiper-realitas, tampil seperti realitas yang sesungguhnya, padahal ia adalah realitas artifisial, yaitu realitas yang diciptakan lewat tekhnologi simulasi dengan pemanfaatan media massa secara maksimal. Sehingga, pada tingkat tertentu, seperti tampak dipercaya sebagai lebih nyata dari realitas yang sesungguhnya.
Melalui media massa, politisi menciptakan sebuah pra kondisi dan kondisi, yang didalamnya citra dianggap sebagai realitas rill atau kenyataan sesungguhnya, kesemuan dianggap kenyataan, sehingga kepalsuan dianggap kebenaran, isu-isu remeh temeh lebih dipercaya dibandingkan informasi sebenarnya dan rumor dianggap lebih benar ketimbang kebenaran.
Di dalam keadaan hiper-realitas ini, rakyat tidak sadar lagi bahwa apa yang dilihat, didengar, ditonton sebagai suatu kenyataan sebenarnya, sebetulnya adalah sudah terkonstruksi atau sudah melalui perekayasaan realitas oleh media massa menjadi realitas semu.
Model komunikasi politik seperti inilah yang kini sedang dikembangkan, yang lebih menekankan pada citra dan simulasi ketimbang realitas, rekayasa citra politisis, capres-cawapres kontestan menjadi lebih penting daripada platform, visi-misi dan kebangsaan dan kenegaraan yang diperjuangkan.
Hal ini pada akhirnya menimbulkan aspek-aspek yang berdampak pada rekayasa citra. Bahkan dengan metode hiper-realitas, politisi kotor dan korup bisa dipasarkan dalam kemasan seorang pahlawan kebangsaan dan negarawan.
Seorang politisi yang dikategorikan ‘busuk’ dan ‘korup’, dengan bantuan electioneer profesional, dapat menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka merekayasa citra diri, dengan menampilkan citra diri yang sangat positif, sehingga dapat menggerakkan rakyat untuk dengan sukarela mengangkatnya dan tentu saja memilih.
Sehingga sulit bagi rakyat dalam membedakan mana politisi kotor dan korup misalnya dengan pahlawan yang telah mengorbankan dirinya dan kelompoknya untuk bangsa dan negara. Berlomba mempublikasikan kesuksesannya, melalui iklan media, merekayasa citra diri sebagai pejabat publik berhasil memberikan kesejahteraan bagi rakyat, dengan cara menyembunyikan realitas yang sesungguhnya.
Mengutip pendapat Yasraf Amir Pilliang dalam post realitas, kepentingan ekonomi dan kekuasaan akan menentukan apakah informasi yang disampaikan mengandung kebenaran (truth), atau kebenaran palsu (psedo-truth); menyampaikan obyektivitas atau subyektivitas; bersifat netral atau berpihak; merefresentasikan fakta atau memelintir fakta; menggambarkan realitas atau menyimulasi realitas dan independen atau tidaknya pemberita media.
Rakyat umumya berada diantara dua kepentingan utama media, yang menjadikan rakyat mayoritas diam, tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam membangun dan menentukan informasi milik mereka sendiri. Hegemoni dan politik media inilah yang mesti diseimbangkan dengan kepentingan publik, pada dasarnya publik sebagai pemilik informasi.
Media berkewajiban untuk menyajikan liputan secara berimbang atau cover both side, check and rechech serta balancing reporting. Artinya rakyat berhak mendapatkan informasi yang jujur dan benar.
Mengapa kemudian media massa menjadi pilihan politisi? Sepertinya, media memiliki powerfull effect untuk dapat mempengaruhi opini rakyat sehingga bersedia mendukung ide dan agenda politik.
Opini rakyat yang dikembangkan lewat media begitu kuat. Kemudian pesan media bersifat umum sehingga dapat menjangkau rakyat yang sangat besar dan relatif menyebar serta mampu menjangkau semua lapisan rakyat dengan berbagai keragamannya.
Hal ini memungkinkan partai politik melakukan penetrasi pesan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sulit dijangkau. Selanjutnya, dalam demokrasi modern, kampanye politik melalui media merupakan cara primer, di mana partai politik dan para kandidat melakukan promosi terhadap produk-produk politik yang akan dipasarkan.
Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi politisi, capres cawapres, tim pemenangan, relawan dan lain-lain untuk bagaimana memanfaatkan media massa dengan baik dan benar, dalam proses komunikasi politik; political marketing, kampanye, propaganga politik dengan cara-cara bermartabat dan damai.
Karena salah satu barometer dari kehidupan politik yang demokratis adalah ketika proses komunikasi politik dijalankan dengan cara damai dan tidak menimbulkan konflik sosial, apalagi sampai terjadi kerusuhan sosial, disamping pemilu yang bebas dan adil - free and fair election.
Disisi lain, jangan lupa rakyat sudah cukup pandai menilai sepak terjang perang komunikasi politik di berbagai media massa yang tampilkan oleh komunikator politik jelang Pilpres 2014 mana yang baik dan benar, mana yang realitas rill dan realitas semu.Semoga para politisi juga menyadari hal tersebut...
Dosen dan Ketua laboratorium Ilmu Komunikasi, Fisip, Unimal Aceh
Ketua Development for Research and Empowerment (DeRE)Indonesia
Email: kamaruddinkuya76@gmail.com
Editor: Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2014
